Alumni Al-Qolam Hapus Akidah Islam Dalam Pedoman Organisasinya

Rapat lanjutan membahas Pedoman Organisasi Dewan Alumni Al-Qolam di rumah H. Basuni Ghofur desa Ganjaran Gondanglegi Malang (07/05/2016).
Selain H. Basuni Ghofur, selaku tuan rumah dan Muhammad Madarik, sebagai fasilitator, rapat hasil rekomendasi dari pertemuan sebelumnya di ruang sidang IAI Al-Qolam (30/04/2016) yang lalu ini juga dihadiri oleh Suaidi, Abdul Fatah, Zabur, K. Masruri, Abd Wahid Jamil, M. Dahri, dan dua orang mahasiswa aktif.

Dalam pertemuan ini, forum memutuskan bahwa H. Basuni Ghofur disepakati secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Alumni masa bakti 2016 – 2019. “Ini sudah pas. Abah Basuni itu orang yang sudah dikenal banyak orang. Jaringannya di mana-mana. Jadi untuk kepentingan alumni dan kampus kita ya beliau ini cukup mumpuni,” kata Abdul Wahid, alumni yang sekarang berdomisili di desa Putat Lor Gondanglegi itu.
Sementara kelengkapan personalia dan susunan kepengurusan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua terpilih dan pihak rektorat. “Kami menyerahkan seluruhnya kepada Ketua terpilih dan Rektor III sebagai tim formatur. Tetapi saya secara pribadi menyarankan agar posisi yang bersifat administratif diberikan kepada staf kantor Al-Qolam,” kata Zabur.
Orang asal Kalimantan Barat itu menyebutkan bahwa bila kedudukan demikian ini hanya di isi kalangan kami yang sering berada di lapangan, dikhawatirkan manajemen organisasi tidak bisa berjalan dengan maksimal.
Sebelum pemilihan, peserta membahas Pedoman Organisasi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ada beberapa yang mendapat sorotan dari draft yang telah dibuat, antara lain soal nama himpunan yang harus tercantum sebagai penegasan. Peserta rapat menyepakati identitas organisasi dimasukkan ke dalam sebuah pasal.
Rapat terakhir pembahasan Pedoman, Organisasi Dewan Alumni IAI Al-Qolam, juga diwarnai perdebatan hangat tentang masalah akidah yang mendasari sebuah ideologi bagi kelangsungan kehidupan. Draft Pedoman bab Akidah pasal 04 yang tertera: “Dewan Alumni IAI Al-Qolam mengikuti akidah Islam dan berdasarkan manhaj ahl al-Sunnah wa al-Jamaah”, inilah yang menjadi pokok perhatian.
Sebagian peserta mengusulkan agar pasal ini tidak perlu dipampang dalam Pedoman, sebab pasal lebih cenderung memasung inklusifisme kampus. “Padahal sebuah perguruan tinggi merupakan kegiatan yang menjadi hak siapa saja tanpa memandang latarbelakang kelompok, etnis dan agama. Di mana ada batasan pendidikan ?” Dalih Fatah. Sedangkan sebagian yang lain tetap mempertahankan pasal ini karena justeru konten pasal inilah yang menunjukkan identitas kampus yang bernama perguruan Islam. “Dengan pasal ini, kita Islam. Lalu Islam apa ? Baru kita tegaskan ahlussunnah wal jamaah,” kilah Masruri.
“Pasal ini sebetulnya tidak memagari orang non muslim mendapat pendidikan di Al-Qolam. Buktinya pasal sebelumnya menguraikan bahwa azas Dewan Alumni adalah Pancasila dan UUD 1945. Ini sudah cukup menggambarkan bahwa Al-Qolam terbuka untuk siapa pun,” tambah Dahri.
Tetapi karena perdebatan tentang pasal ini berkepanjangan, akhirnya H. Basuni selaku sosok yang dianggap paling sepuh diantara yang lain mengambil jalan tengah agar pendapat tentang penghapusan pasal ini di terima dahulu. “Toh ini Pedoman yang absah saja untuk dilakukan revisi. Jangan berharap banyak dari kesempurnaan relatif. Ini bisa saja diubah satu dua tahun lagi sesuai dinamika yang berkembang,” ucap Basuni.
Disamping itu, peserta rapat juga merekomendasikan agar kepengurusan yang dipimpin mantan DPRD kabupaten Malang ini merancang dan mempersiapakan Mubes (Musyawarah Besar) sebagai bagian dari pemilihan pengurusan secara demokratis. Namun di sela-sela jenjang antara waktu pemilihan Ketua dalam rapat ini dan Mubes yang dirancang, kepengurusan definitif diharap memprogramkan kegiatan-kegiatan alumni yang dapat mengembangkan almamater, baik secara personal maupun kolektif.

98 views

Silahkan di share Ke... ?

Leave a Reply

WhatsApp chat